PROGRAM PPGT


Flowchart Penerimaan Mahasiswa PPGT

  1. Penerimaan Mahasiswa PPGT PGSD di Asrama PGSD
  2. Upacara Penerimaan Mahasiswa PPGT di Unnes
  3. Pengenalan Program Akademik (PPA) kepada Mahasiswa PPGT PGSD Unnes
  4. Registrasi Mahasiswa PPGT PGSD Unnes
  5. Perkuliahan Mahasiswa PPGT PGSD Unnes

 

 

Mahasiswa Baru PPGT PGSD Angkatan Ke – 2 Tahun 2012

Senin, 1 Oktober 2012 secara resmi Rektor Unnes menerima sebanyak 36 mahasiswa baru PPGT PGSD. Ke – 36 mahasiswa tersebut berasal dari 5 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kaltim, Kepri, NTT dan Papua. Mereka akan menjalani studi di PGSD Unnes selama empat tahun setengah dan bertempat tinggal di Asrama PGSD. Adapun rincian jumlah mahasiswa baru PPGT PGSD adalah sebagai berikut:

No. Daerah Asal Jumlah

1

Aceh

2

2

Kaltim

4

3

Kepri

1

4

NTT

7

5

Papua

22

Total

36

 

Mahasiswa Program PPGT Magang di Sekolah

Sebanyak 32 mahasiswa program PPGT melaksanakan magang di sekolah mulai tanggal 23 Juli s.d 11 Agustus 2012. Adapun daftar nama mahasiswa dapat dilihat di sini.

 

Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi

Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan) untuk selanjutnya disebut Rintisan Program PPGT adalah pendidikan profesi guru yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang bersamaan, baik program akademik substansi bidang studi maupun akademik kependidikan, dilanjutkan dengan PPL yang intensif di sekolah mitra dan diakhiri dengan uji kompetensi serta memiliki kewenangan tambahan.

Kewenangan tambahan adalah kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang terdiri atas kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Kewenangan tambahan bagi guru SMK adalah kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata pelajaran produktif dengan  kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan.

Pendidikan berasrama adalah pendidikan bagi mahasiswa Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan) selama tinggal di asrama untuk mendapatkan program pendidikan karakter calon guru dan pendalaman materi mata pelajaran yang diperlukan.

Daerah tertinggal adalah daerah-daerah yang dengan pencapaian pembangunan yang rendah, memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan SDM di bawah rata-rata indeks nasional  (RPJM 2010-2014). Daerah terdepan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Daerah terluar adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan laut lepas.

Sejalan dengan kondisi di daerah 3T dan didukung pengalaman LPTK menyelenggarakan pendidikan guru secara terintegrasi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Rintisan Program PPGT. Rintisan Program PPGT bertujuan menghasilkan model pendidikan guru untuk melahirkan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional dengan kewenangan tambahan.

Rintisan Program PPGT bertujuan menghasilkan model pendidikan guru untuk melahirkan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional dengan kewenangan ganda.

  • Landasan Hukum
  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/P/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Kepmendiknas Nomor 126/P/2011 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.
  • Latar Belakang

Guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan paedagogik dapat diterima oleh pihak penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Guru sebagai jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi, dari penguasaan bidang studi, landasan keilmuan kegiatan mendidik, sampai strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.

Pendidikan profesi harus mengacu pada ketersediaan lapangan kerja (keseimbangan antara supply dan demand); karenanya kebutuhan guru dalam jumlah yang cukup dan mutu yang memenuhi standar perlu dihitung secara cermat. Koordinasi dan kerjasama secara intensif antara lembaga pendidikan yang mempersiapkan guru dan institusi pengguna jasa layanan guru, merupakan keniscayaan. Oleh karena itu di samping penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang konsekutif (setelah S1) dicoba untuk dikembangkan kembali program profesi guru prajabatan yang terintegrasi dengan program S1 akademik, berkewenangan ganda, dan bersarama sebagai rintisan, untuk selanjutnya disebut Rintisan Program Pendidikan Guru Profesional Terintegrasi (Berkewenangan Ganda) disingkat Rintisan Program PPGT.

Rintisan Program Pendidikan Guru Profesional Terintegrasi (Berkewenangan Ganda) adalah pendidikan guru profesional yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang bersamaan baik program akademik substansi bidang studi maupun akademik kependidikan dan dilanjutkan dengan PPL yang intensif di sekolah mitra serta diakhiri uji kompetensi dengan memiliki kewenangan ganda.

Kewenangan ganda adalah kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang terdiri atas kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Kewenangan ganda bagi guru SMK adalah kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata pelajaran produktif dengan  kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan.

Pendidikan berasrama adalah pendidikan bagi mahasiswa Rintisan Program Pendidikan Guru Profesional Terintegrasi (Berkewenangan Ganda) selama tinggal di asrama untuk mendapat program pendidikan terutama pendidikan karakter calon guru, dan pendalaman materi mata pelajaran yang diperlukan.

PPGT UNNES

Program PPGT merupakan perwujudan dari program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional. Universitas Negeri Semarang (Unnes) menerima 32 mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) Berkewenangan Ganda untuk periode ajaran Tahun 2011/2012 Prodi PGSD. Ke-32 mahasiswa itu terdiri atas 19 perempuan dan 13 laki-laki. Mereka terseleksi dari Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan berasal dari tiga provinsi, yakni Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Papua yang tersebar dalam 11 kabupaten/kota.

Daftar Jumlah Mahasiswa PPGT Unnes Angkatan I Tahun 2011

No Asal Provinsi Jumlah Mahasiswa
1 NAD 10
2 NTT 16
3 PAPUA 6
TOTAL 32

Mahasiswa ini dididik selama 9 semester sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Satu semester nanti khusus untuk matematika. Harapannya, setelah lulus kembali ke daerahnya langsung mengajar di kelas pendidikan sekolah dasar, kemudian diminta untuk membantu mengajar matematika di SMP.

18 gagasan untuk “PROGRAM PPGT